Tancap Gas, Erick Thohir Kebut Penyelesaian 3 Proyek 'Mandek'

Jakarta - Erick Thohir baru tiga hari menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, ia sudah punya beberapa program prioritas yakni mempercepat pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, pembangunan kilang Cilacap antara PT Pertamina (Persero) dan Saudi Aramco, serta penyehatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Ketiga proyek tersebut terbilang mandek lantaran dihambat beberapa persoalan. Misalnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang terkendala kebakaran pipa Pertamina hingga penyelesaian tunggakan polis asuransi Jiwa Sraya.

"Salah satunya kereta cepat Jakarta-Bandung, negosiasi Aramco dan Pertamina untuk pembangunan refinery di mana hal ini bagus buat energi nasional. Lalu mengenai Jiwasraya kita tahu kondisinya, kita harus cari solusi," kata Erick saat ditemui di Kementerian BUMN Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Erick mengatakan masih ada beberapa fokus pekerjaan lain. Namun, tiga hal tersebut yang jadi prioritas. Lantaran, sudah mulai dirapatkan.

"Ada beberapa lain yang belum saya sebutkan, karena yang 3 ini sudah mulai di-meeting-kan," tambahnya.

Erick mengaku, hari ini sudah rapat dengan Pertamina dan PLN untuk mendukung pembangunan kereta cepat. Terlebih, pembangunan kereta cepat sempat bermasalah karena adanya kebakaran pipa Pertamina. Lalu, juga terhalang sutet PLN.

"Tadi pagi saya meeting Pertamina, sekarang meeting PLN tidak lain mendukung kereta cepat," katanya.

"Contoh, Pertamina harus memindahkan pipa yang kemarin sempat masalah. Lalu PLN harus memindahkan sutet ada 9, sekarang 5 tinggal 4. Kalau bisa kereta cepat, pembangunan bisa lebih cepat. Supaya visi menyambung Pulau Jawa dengan kereta cepat ya bisa menjadi kenyataan. Setelah tol, sekarang kereta api," paparnya.

Soal kilang, Erick mengatakan negosiasi terus berjalan. Dia hanya menekankan agar tak terjadi korupsi dalam pembangunan tersebut.

"Negosiasi refinery itu panjang lah ceritanya. Masih cari jalan yang penting tidak ada kick back korupsi, kan kalau orang jual, orang nawar biasa aja. Jangan sampai nanti dianggap transaksi ini merugikan negara, ini yang nggak boleh," tutup Erick.

 

Sumber : detik.com

Go back