Aset Industri Asuransi Tercatat Capai Rp 628,68 Triliun

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, aset industri asuransi jiwa dan asuransi umum pada posisi 30 September 2017 telah mencapai Rp628,68 Triliun. Angka ini meningkat sebesar 17,6% dibandingkan Desember 2016 yang hanya sebesar Rp534,57 Triliun. Sejalan dengan kondisi tersebut, investasi asuransi pada posisi 30 September 2017 telah mencapai Rp505,57 Triliun meningkat sebesar 22,42% dibandingkan Desember 2016 yang hanya sebesar Rp412,98 Triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Riswinandi mengatakan, jumlah pendapatan premi asuransi dan reasuransi sampai dengan 30 September 2017 juga telah mencapai Rp183,45 Triliun. "Angka itu telah mencapai 71,1% dari proyeksi yang telah ditetapkan OJK untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/11/2017).

Hingga akhir tahun, OJK optimistis pendapatan premi asuransi dan reasuransi akan mampu mencapai Rp258 Triliun sampai dengan 31 Desember 2017 sesuai dengan proyeksi OJK. Lebih lanjut dia menuturkan, saat ini kesehatan keuangan industri asuransi secara umum dalam kondisi baik.

Hal tersebut tercermin dari beberapa rasio keuangan seperti rasio likuiditas asuransi jiwa mencapai 143,4% posisi 30 September 2017, dimana kondisi yang sama juga terjadi di asuransi umum dan reasuransi yang memiliki rasio likuiditas sebesar 179,1%. Selain itu, cadangan teknis asuransi jiwa sebesar Rp372,25 Triliun yang jauh lebih kecil dibanding nilai investasi pada posisi 30 September 2017.

"Kondisi sejenis juga terjadi pada asuransi umum dan reasuransi yang memiliki nilai cadangan teknis sebesar Rp59,28 Triliun yang jauh lebih kecil dibanding nilai investasi pada posisi 30 September 2017," ujar Riswinandi.

Di penghujung tahun 2017, sambungnya, OJK telah menetapkan Arah Strategis Pengawasan IKNB 2018 yang sangat relevan dengan industri asuransi. Secara umum arah strategis tersebut terdiri atas enam point yakni pertama mengintegrasikan Proses Bisnis Pengawasan, kedua menumbuhkembangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Selanjutnya ketiga, pendalaman Pasar Keuangan Dalam Rangka Perluasan Akses dan Penguatan Resilience Sektor Jasa Keuangan, keempat penguatan Konglomerasi Sektor Jasa Keuangan. Kelima penguatan Koordinasi Fiskal dan Moneter termasuk Koordinasi KSSK, dan keenam kebijakan dan Pengembangan Fintech dalam Sektor Jasa Keuangan.

"Kedepan, OJK akan mendukung dan mengkaji regulasi dan perubahan arah pengawasan mengikuti perkembangan fintech, yang menurut hemat kami tidak hanya dari aspek distribusi pemasaran, mungkin juga akan meluas ke aspek akseptasi/underwriting serta mekanisme klaim," pungkasnya.

(akr)
Kunthi fahmar sandy

Sumber: SindoNews.com

Go back