Anggaran Rumah Tangga
BAB I: PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

BAB I

PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

Pasal 1

  1. Untuk menjadi anggota dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh pengurus atau permintaan secara tertulis dari yang bersangkutan.
  2. Dewan pengurus harus menerbitkan kartu anggota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima formulir pendaftaran.
  3. Keanggotaan Kehormatan ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
BAB II: PERSYARATAN KEANGGOTAAN

BAB II

PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

Untuk menjadi anggota muda , calon harus memiliki gelar Ajun ahli asuransi kesehatan (AAAK) yaitu yang telah dinyatakan kompeten sesuai standar yang telah diberlakukan.

Untuk menjadi anggota biasa calon harus memiliki gelar Ahli Asuransi Kesehatan (AAK) yaitu yang telah dinyatakan kompeten sesuai standar yang telah diberlakukan.

BAB III: STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS ASURANSI KESEHATAN

BAB III

STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS ASURANSI KESEHATAN

Pasal 3

  1. Dewan Pengurus berwenang untuk menetapkan pengembangan, perubahan atau penyempurnaan terhadap Standar Khusus Kompetensi Jaminan dan Asuransi Kesehatan yang dilaksanakan oleh Komite Skema LSP AMJAKI sebagai acuan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP AMJAKI .
  2. Menugaskan LSP AMJAKI  untuk menyelenggarakan uji kompetensi dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), SKKNI Perasuransian  dan Standar Kompetensi Kerja khusus jaminan dan asuransi kesehatan.
BAB IV: KEWAJIBAN ANGGOTA

BAB IV

KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 4

  1. Anggota berkewajiban memegang teguh norma-norma profesi yang ditetapkan oleh Perkumpulan yaitu Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik.
  2. Anggota berkewajiban untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan profesinya.
  3. Anggota muda dan anggota biasa wajib membayar iuran tahunan yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
  4. Bagi peserta yang tidak membayar iuran selama 2 tahun berturut-turut dinyatakan sebagai peserta tidak aktif dan kehilangan haknya sebagai anggota.
  5. Bagi peserta yang ingin mengaktifkan kembali haknya sebagai anggota diwajibkan melunasi iuran wajib yang tertunggak.
  6. Semua anggota berkewajiban mengikuti program pendidikan berkelanjutan, yang ketentuannya ditetapkan oleh pengurus.
BAB V: MUSYAWARAH NASIONAL

BAB V

MUSYAWARAH NASIONAL

Pasal 5

  1. Hak suara hanya diberikan kepada anggota biasa dan anggota muda yang telah memenuhi semua kewajibannya
  2. Setiap anggota biasa dan anggota muda mempunyai 1 (satu) hak suara, dan dapat disalurkan secara langsung , melalui media surat elektronik atau media lainnya sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan.

 

Pasal 6

  1. Musyawarah Nasional diadakan berdasarkan pemberitahuan tertulis dan diedarkan melalui surat elektronik (email) dari Dewan Pengurus.
  2. Pemberitahuan tersebut pada ayat 1 disampaikan kepada Anggota Musyawarah Nasional sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat dimulai, dan memuat tentang waktu dan tempat rapat serta hal-hal yang akan dibicarakan.
  3. Musyawarah Nasional dianggap sah (kuorum) apabila dihadiri oleh ½ +1 jumlah anggota.
  4. Jika kuorum tidak tercapai maka Musyawarah Nasional ditunda maksimum selama 2 X 30 menit. Apabila setelah penundaan kuorum tidak tercapai maka Musyawarah Nasional dianggap sah walau tidak memenuhi pasal 6 ayat 3.
  5. Dalam Musyawarah Nasional yang diadakan pada akhir masa jabatan, Dewan Pengurus menyampaikan tentang:
    • Laporan dari Dewan Pengurus mengenai apa yang telah dikerjakan dalam waktu kepengurusannya.
    • Pertanggungjawaban keuangan Perkumpulan.
    • Usul dan lain-lain yang dianggap perlu.
  6. Musyawarah Nasional dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh peserta Musyawarah Nasional.
  7. Musyawarah Nasional memilih dan menyusun Dewan Formatur beranggotakan 7 (tujuh) orang.
  8. Dewan Formatur yang terpilih berkewajiban membentuk susunan Dewan Pengurus paling lambat dalam waktu 30 hari sejak dilakukan pemilihan.

 

Pasal 7

  1. Musyawarah Nasional Luar Biasa bisa diadakan bila terdapat kepentingan organisasi yang dirasa mendesak untuk dilakukan seperti: perubahan kepengurusan, perubahan anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga.
  2. Kegiatan Musyawarah Nasional Luar Biasa bisa diadakan atas usulan tertulis 2/3 (dua per tiga) anggota yang ada.
  3. Undangan pemberitahuan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa dilakukan oleh pengurus dan disampaikan kepada seluruh anggota melalui surat elektronik (email) atau media lainnya sekurang-kurangnya dalam 14 (empatbelas) hari.
BAB VI: PEMBENTUKAN PERWAKILAN WILAYAH

BAB VI

PEMBENTUKAN PERWAKILAN WILAYAH

Pasal 8

  1. Di setiap propinsi yang terdapat sekurang-kurangnya 5 (lima) anggota biasa, dapat didirikan 1 (satu) Perwakilan Wilayah. Pengurus Perwakilan Wilayah terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua,  seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.
  2. Penyusunan Pengurus Perwakilan Wilayah dilakukan dan disahkan oleh Dewan Pengurus.
  3. Dewan Pengurus berhak membentuk lebih dari 1 (satu) Perwakilan Wilayah di propinsi yang sama.
  4. Masa jabatan Pengurus Perwakilan Wilayah ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
  5. Tugas, Hak dan Kewajiban Pengurus Perwakilan Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
BAB VII: BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

BAB VII

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 9

  1. Anggota biasa, anggota muda dan anggota kehormatan berakhir karena :
    • Permintaan sendiri secara tertulis
    • Meninggal dunia
    • Diberhentikan karena melakukan perbuatan yang merugikan perkumpulan baik secara langsung maupun tidak langsung
  2. Keputusan tentang berakhirnya keanggotaan ditetapkan oleh Dewan Pengurus
BAB VIII: PERSYARATAN DAN PEMILIHAN DEWAN PENGURUS

BAB VIII

PERSYARATAN DAN PEMILIHAN DEWAN PENGURUS

Pasal 10

Dewan Pengurus harus menyandang gelar Ahli Asuransi Kesehatan (AAK) yang dikeluarkan oleh PAMJAKI.

 

Pasal 11

  1. Pencalonan Anggota Dewan Formatur dilakukan secara tertulis dalam Musyawarah Nasional.
  2. Pengusulan dan pengajuan calon dilakukan secara tertutup dan rahasia.
  3. Calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi ketua Dewan Formatur, sedangkan 6 (enam) suara terbanyak lainnya menjadi Anggota Dewan Formatur.
  4. Dewan Formatur terpilih akan menetapkan kepengurusan PAMJAKI yang harus melibatkan minimal unsur – unsur sebagai berikut :
    • Pendiri
    • Pemerintah
    • Penyelenggara Jaminan Kesehatan
    • Perusahaan Asuransi
    • Perguruan Tinggi
BAB IX: TUGAS DEWAN PENGURUS

BAB IX

TUGAS DEWAN PENGURUS

Pasal 12

  1. Dewan Pengurus melaksanakan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional
  2. Dewan Pengurus menunjuk personalia komisi penguji dan menetapkan tugas-tugasnya.
  3. Dewan Pengurus dapat membentuk bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
BAB X: PEMBERIAN GELAR AJUN AHLI ASURANSI KESEHATAN, AHLI ASURANSI KESEHATAN DAN PENGAKUAN SETARA KUALIFIKASI LAINNYA

BAB X

PEMBERIAN GELAR AJUN AHLI ASURANSI KESEHATAN, AHLI ASURANSI KESEHATAN DAN PENGAKUAN SETARA KUALIFIKASI LAINNYA.

Pasal 13

  1. Gelar Ajun Ahli Asuransi Kesehatan atau Ahli Asuransi Kesehatan diberikan berdasarkan laporan kelulusan dari LSP AMJAKI .
  2. Pemberian gelar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam bentuk sertifikat tanda keahlian yang ditandatangani oleh Ketua LSP AMJAKI.

 

Pasal 14

  1. Pengakuan atas kualifikasi lain yang setara dengan Ajun Ahli Asuransi Kesehatan dan Ahli Asuransi Kesehatan diberikan dalam bentuk sertifikat tanda pengakuan yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengurus
  2. Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Dewan Pengurus dan diberikan berdasarkan penilaian dari LSP AMJAKI
BAB XI: PIMPINAN DAN KEPUTUSAN

BAB XI

PIMPINAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 15

Keputusan rapat diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat,  keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara dan didasarkan pada  suara terbanyak.

BAB XII: KEKAYAAN

BAB XII

KEKAYAAN

Pasal 16

  1. Besarnya uang pangkal dan iuran bulanan anggota ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
  2. PAMJAKI dapat melakukan usaha-usaha untuk memupuk dan mengembangkan kekayaan melalui penerimaan donasi dan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.
  3. Semua penerimaan dan pengeluaran harus diadministrasi sebagaimana mestinya.
BAB XIII: PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB XIII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 17

Anggaran Rumah Tangga dapat diubah oleh Musyarawah Nasional dengan ketentuan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya ½ +1 dari jumlah suara menurut kuorum atau jumlah suara yang hadir.

BAB XIV: PEMBUBARAN

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 18

  1. Keputusan pembubaran PAMJAKI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu.
  2. Keputusan pembubaran PAMJAKI harus disetujui sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua per tiga) dari suara yang ada dalam musyawarah.
  3. Sesudah pembubaran, maka segala hak milik PAMJAKI diserahkan kepada badan-badan sosial atau perkumpulan-perkumpulan yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.
BAB XV: PENUTUP

BAB XV

PENUTUP

Pasal 19

  1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan revisi ke-tiga dari penyempurnaan dan penggantian dari anggaran Rumah Tangga yang disyahkan dalam Musyawarah Nasional tanggal 22 Oktober 2010 di Bali.
  2. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur oleh Dewan Pengurus sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan PAMJAKI.

 

Ditetapkan di : Bali

PadaTanggal: 20 Mei  2016

 

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

PERKUMPULAN AHLI MANAJEMEN JAMINAN DAN ASURANSI KESEHATAN INDONESIA

PIMPINAN SIDANG

Ketua:  dr. Taufik Hidayat MM., AAK

Sekretaris: dr. Wahyu Handoko., MM., AAK

Unduh Naskah Anggaran Rumah Tangga