Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Dasar

ANGGARAN DASAR

PERHIMPUNAN AHLI MANAJEMEN JAMINAN DAN ASURANSI KESEHATAN INDONESIA

MUKADDIMAH

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

  Bahwa derajad kesehatan yang tinggi merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat berproduksi optimal dan hidup sejahtera.

 

Bahwa dalam rangka mewujudkan derajad kesehatan yang tinggi tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya yang terarah dan sungguh-sungguh, khususnya penyelenggaraan jaminan kesehatan dan asuransi Indonesia.

Bahwa upaya menyelenggarakan jaminan kesehatan dalam bentuk badan usaha dan atau badan hukum lainnya kepada masyarakat perlu ditunjang dengan kemampuan profesional agar pengelolaan jaminan dan asuransi kesehatan dapat mencapai tujuan peningkatan derajad kesehatan setiap penduduk.

Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diatas dibutuhkan adanya suatu perhimpunan/ wadah profesi dalam industri jaminan/ asuransi kesehatan.

Kami, para ahli manajemen jaminan dan asuransi kesehatan bersepakat untuk membentuk suatu organisasi dengan susunan Anggaran Dasar sebagai berikut:

 

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

 Pasal 1

Perhimpunan ini bernama “Perhimpunan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia”, disingkat menjadi “PAMJAKI”, dan berkedudukan di Jakarta.

 

BAB II

JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 2

PAMJAKI didirikan di Jakarta, pada tanggal 10 November 1998 untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

 

BAB III

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

PAMJAKI berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

 

Pasal 4

Visi, Misi dan Tujuan:

Visi PAMJAKI adalah menjadi perhimpunan ahli manajemen jaminan dan asuransi kesehatan yang diakui secara nasional maupun internasional.

Misi PAMJAKI adalah mendorong peningkatan dan pengembangan standar profesi manajemen jaminan dan asuransi kesehatan dalam rangka mewujudkan terciptanya jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk.

 

Tujuan PAMJAKI adalah :

1)      Meningkatkan dan mengembangkan mutu profesionalisme para pelaku usaha asuransi.

2)      Meningkatkan pemahaman dan kesadaran berasuransi masyarakat.

3)      Mempromosikan dan mengembangkan penerapan jaminan dan asuransi kesehatan di Indonesia yang profesional.

4)      Ikut serta meningkatkan peran industri asuransi dalam pembangunan.

 

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pasal 4, PAMJAKI menyelenggarakan:

1)      Ujian-ujian dan memberikan gelar profesi bidang asuransi kesehatan serta bidang-bidang manajemen jaminan dan asuransi kesehatan yang terkait.

2)      Kerjasama dengan organisasi dan asosiasi profesi di bidang perasuransian, baik di dalam maupun di luar negeri.

3)      Pembinaan para anggota PAMJAKI, dalam arti yang seluas-luasnya terutama dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dengan memegang teguh Kode Etik Profesi.

4)      Penerbitan jurnal PAMJAKI, media profesi, karya-karya ilmiah dan informasi lainnya.

5)      Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan PAMJAKI.

 

BAB IV

KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

1)      Kepengurusan PAMJAKI terdiri dari Dewan Pengurus, yang anggota-anggotanya terdiri dari para penyandang gelar yang diakui oleh PAMJAKI.

2)      Dewan pengurus menetapkan Komisi penguji dan bidang-bidang urusan tertentu.

3)      Bila diperlukan Dewan Pengurus dapat membentuk Dewan Pakar dan Dewan Penasehat.

 

Pasal 7

1)      Dewan Pengurus dipilih oleh Musyawarah Nasional untuk masa jabatan 4 (empat) tahun yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 8

1)      Dewan Pengurus adalah Dewan Pengurus Pusat PAMJAKI

2)      Dewan Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota-anggota.

3)      Dalam hal ketua berhalangan menjalankan tugas PAMJAKI secara permanent karena mengundurkan diri, meninggal dunia atau sebab-sebab lain, maka kedudukannya digantikan oleh Wakil Ketua yang membidangi organisasi atau salah satu wakil ketua sesuai kesepakatan sampai masa jabatannya berakhir.

 

Pasal 9

Keanggotaan PAMJAKI terdiri dari :

1)      Anggota Biasa, yaitu para pemegang gelar Ahli Asuransi Kesehatan

2)      Anggota Muda, yaitu para pemegang gelar Ajun Ahli Asuransi Kesehatan

3)      Anggota Kehormatan, yaitu mereka yang mempunyai komitmen tinggi untuk mengembangkan PAMJAKI.

 

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

1)      Dewan Pengurus berhak menetapkan dan memberikan gelar Ajun Ahli Asuransi Kesehatan/ Ahli Asuransi Kesehatan dan gelar profesi lainnya yang berkaitan dengan manajemen jaminan dan asuransi kesehatan.

2)      Dewan Pengurus berhak mengambil kebijaksanaan dalam hal-hal yang:

a) Tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga;

b) Belum diputuskan oleh Musyawarah Nasional;

c) Disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran mengenai peraturan atau ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga.

3)      Ketua Dewan Pengurus mewakili PAMJAKI di dalam maupun di luar peradilan.

4)      Dewan Pengurus berkewajiban melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Kebijakan Umum PAMJAKI yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.

5)      Dewan Pengurus berkewajiban mengadakan Rapat Dewan Pengurus sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

6)      Dewan Pengurus berkewajiban menyampaikan pertanggung-jawaban dalam Musyawarah Nasional

6)      Hak dan Kewajiban Dewan Pengurus yang belum diatur, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 11

1)      Anggota biasa mempunyai hak suara, hak bicara, hak memilih dan hak dipilih

2)      Anggota Muda mempunyai hak suara, hak bicara dan hak memilih.

3)      Kewajiban dan hak anggota yang belum diatur, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga

 

BAB VI

KEKUASAAN TERTINGGI

Pasal 12

1)      Kekuasaan tertinggi PAMJAKI ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Nasional.

2)      Musyawarah Nasional diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.

3)      Penyelenggaraan Musyawarah Nasional dilakukan menurut Tata Tertib yang disahkan terlebih dahulu oleh Musyawarah Nasional.

4)      Musyawarah Nasional adalah sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ +1 dari jumlah anggota.

5)      Bila karena sesuatu hal dirasakan perlunya perubahan Dewan Pengurus maka dapat dilaksanakan Musyawarah Nasional luar biasa asal diusulkan oleh 2/3 jumlah anggota.

6)      Musyawarah Nasional luar biasa ini syah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ +1 dari jumlah anggota.

7)      Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional merupakan garis-garis besar kebijakan PAMJAKI

a. Dalam mengambil keputusan, Musyawarah Nasional menganut asas “musyawarah untuk mufakat” berdasarkan semangat kekeluargaan.

b. Dengan tetap memperhatikan ayat (7a) di atas, keputusan dapat dilakukan melalui pemungutan suara, keputusan didasarkan kepada suara terbanyak.

8)      Hal-hal lain tentang Musyawarah Nasional yang belum diatur dalam anggaran dasar akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB VII

KEKAYAAN

Pasal 13

(1)         Kekayaan PAMJAKI diperoleh dari uang pangkal, iuran, donasi, dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

(2)         Uang pangkal dan iuran diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 14

Anggaran Dasar hanya dapat dirubah oleh Musyawarah Nasional yang mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) dari jumlah peserta Musyawarah Nasional dan suara memenuhi kuorum.

 

BAB IX

PEMBUBARAN

Pasal 15

PAMJAKI hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Nasional seperti diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB X

PENUTUP

Pasal 16

(1)         Anggaran Dasar ini merupakan revisi ke-dua dari Anggaran Dasar yang disahkan dalam Musyawarah Nasional pada tanggal 10 November 1998 di Jakarta.

(2)         Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

 

 

Anggaran Rumah Tangga

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERHIMPUNAN AHLI MANAJEMEN JAMINAN DAN ASURANSI KESEHATAN INDONESIA

 

BAB I

PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

Pasal 1

  1. Untuk menjadi anggota dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh pengurus atau permintaan secara tertulis dari yang bersangkutan.
  2. Dewan pengurus harus menerbitkan kartu anggota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima formulir pendaftaran.
  3. Keanggotaan Kehormatan ditetapkan oleh Dewan Pengurus.

 

BAB II

PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

  1. Untuk menjadi anggota muda , calon harus memenuhi kriteria Ajun ahli asuransi kesehatan (AAAK) yaitu telah lulus ujian modul-modul sebagai berikut:

1.1. Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan Bagian A

1.2. Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan Bagian B

1.3. Managed Care Bagian A

1.4. Managed Care Bagian B

1.5. Asuransi Kesehatan Nasional

  1. Untuk menjadi anggota biasa calon harus memenuhi kriteria Ahli Asuransi Kesehatan (AAK) yaitu telah lulus ujian modul-modul sebagai berikut:

2.1. Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan Bagian A

2.2. Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan Bagian B

2.3. Managed Care Bagian A

2.4. Managed Care Bagian B

2.5. Asuransi Kesehatan Nasional

               2.6. Asuransi Biaya Medis

2.7. Asuransi Suplemen

2.8. Fraud dan Abuse

2.9. Asuransi Disabilitas

2.10. Long Term Care

3.   Untuk menjadi anggota muda dan anggota biasa , calon dapat memiliki kualifikasi lain yang setara dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus.

 

Pasal 3

Dewan Pengurus berwenang untuk menetapkan dan atau mengadakan perubahan atau penyempurnaan terhadap seluruh atau sebagian mata ujian sesuai dengan kebutuhan berdasarkan laporan komisi penguji.

 

BAB III

KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 4

  1. Anggota berkewajiban memegang teguh norma-norma profesi yang ditetapkan oleh Perhimpunan yaitu Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik.
  2. Anggota berkewajiban untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan profesinya.
  3. Anggota Biasa dan anggota muda wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan oleh dewan pengurus
  4. Bagi peserta yang tidak membayar iuran selama 2 tahun bertutut-turut dinyatakan sebagai peserta tidak aktif dan kehilangan haknya sebagai anggota
  5. Bagi peserta yang ingin mengaktifkan kembali haknya sebagai anggota diwajibkan melunasi iuran wajib yang tertunggak

 

BAB IV

MUSYAWARAH NASIONAL

Pasal 5

  1. Hak suara hanya diberikan kepada anggota biasa dan anggota muda yang telah memenuhi kewajibannya
  2. Setiap anggota mempunyai 1 (satu) hak suara

 

Pasal 6

  1. Musyawarah Nasional diadakan berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Dewan Pengurus.
  2. Pemberitahuan tersebut pada ayat 1 disampaikan kepada Anggota Musyawarah Nasional sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum rapat dimulai, dan memuat tentang waktu dan tempat rapat serta hal-hal yang akan dibicarakan.
  3. Jika kuorum tidak tercapai kelanjutan penyelenggaraan munas berdasarkan kesepakatan anggota yang hadir.
  4. Dalam Musyawarah Nasional yang diadakan pada akhir masa jabatan, Dewan Pengurus menyampaikan tentang:

4.1. Laporan dari Dewan Pengurus mengenai apa yang telah dikerjakan dalam waktu kepengurusannya.

4.2.   Pertanggung-jawaban keuangan Perhimpunan

4.3. Usul-usul

5.   Musyawarah Nasional dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh peserta Munas  

6.   Musyawarah Nasional menyusun Dewan Formatur yang beranggotakan 7 orang.

 

BAB V

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 7

  1. Anggota biasa, anggota muda dan anggota kehormatan berakhir karena :

1.1.   Permintaan sendiri secara tertulis

1.2.   Meninggal dunia

1.3. Diberhentikan karena melakukan perbuatan yang merugikan perhimpunan baik secara langsung maupun tidak langsung

2. Keputusan tentang berakhirnya keanggotaan ditetapkan oleh Dewan Pengurus

 

BAB VI

PEMILIHAN DEWAN PENGURUS

Pasal 8

  1. Pencalonan Anggota Dewan Formatur dilakukan secara tertulis dalam Musyawarah Nasional.
  2. Pengajuan calon-calon yang diusulkan dilakukan secara tertutup dan rahasia.
  3. Setiap anggota yang mempunyai hak suara hanya dapat memilih 1 (satu) calon
  4. Calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi ketua Dewan Formatur, sedangkan 6 suara terbanyak lainnya menjadi Anggota Dewan Formatur.
  5. Dewan Formatur menetapkan kepengurusan PAMJAKI yang harus melibatkan minimal unsur – unsur sebagai berikut :

5.1 Pendiri

5.2 Pemerintah

5.3 Penyelenggara Jaminan Kesehatan

5.4 Perusahaan Asuransi

5.5 Perguruan Tinggi

 

BAB VII

TUGAS DEWAN PENGURUS

Pasal 9

  1. Dewan Pengurus melaksanakan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.
  2. Dewan Pengurus menunjuk personalia komisi penguji dan menetapkan tugas-tugasnya.
  3. Dewan Pengurus dapat membentuk Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.

 

BAB VIII

PEMBERIAN GELAR AJUN AHLI ASURANSI KESEHATAN, AHLI ASURANSI KESEHATAN DAN PENGAKUAN SETARA KUALIFIKASI LAINNYA.

Pasal 10

  1. Gelar Ajun Ahli Asuransi Kesehatan atau Ahli Asuransi Kesehatan diberikan berdasarkan laporan kelulusan dari Komisi Penguji.
  2. Pemberian gelar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam bentuk sertifikat tanda keahlian yang ditandatangani oleh ketua Dewan Pengurus dan Ketua Komisi Penguji.

 

Pasal 11

  1. Pengakuan atas kualifikasi lain yang setara dengan Ajun Ahli asuransi Kesehatan dan Ahli Asuransi Kesehatan diberikan dalam bentuk sertifikat tanda pengakuan yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengurus dan Ketua Komisi Penguji.
  2. Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Dewan Pengurus dan diberikan berdasarkan penilaian dari Komisi Penguji.

 

BAB IX

PIMPINAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 12

Keputusan rapat diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat, keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara dan didasarkan pada suara terbanyak

 

BAB X

KEKAYAAN

Pasal 13

  1. Besarnya uang pangkal dan iuran bulanan anggota ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
  2. PAMJAKI dapat melakukan usaha-usaha untuk memupuk dan mengembangkan kekayaan melalui penerimaan donasi dan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.
  3. Semua penerimaan dan pengeluaran harus diadministrasi sebagaimana mestinya.

 

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 14

Anggaran Rumah Tangga dapat diubah oleh Musyawarah Nasional dengan ketentuan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya ½ +1 dari jumlah suara menurut kuorum.

 

BAB XII

PEMBUBARAN

Pasal 15

  1. Keputusan pembubaran PAMJAKI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu.
  2. Keputusan pembubaran PAMJAKI harus disetujui sekurang-kurangnya oleh 2/3 dari suara yang ada dalam musyawarah.
  3. Sesudah pembubaran, maka segala hak milik PAMJAKI diserahkan kepada badan-badan sosial atau perkumpulan-perkumpulan yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.

 

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 16

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan revisi ke-dua dari penyempurnaan dan penggantian dari anggaran Rumah Tangga yang disyahkan dalam Musyawarah Nasional tanggal 10 November 1998 di Jakarta.

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur oleh Dewan Pengurus.

Unduh Informasi Ujian