Bandung, Kompas - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran kesehatan lebih dari Rp 329,24 miliar atau 4,9 persen dari total APBD tahun 2010. Jumlah itu meningkat sedikitnya Rp 76,3 miliar dari anggaran kesehatan tahun 2009.

"Pada APBD 2011 kami berupaya kembali meningkatkan anggaran kesehatan menjadi 7,5 persen dari total belanja APBD dan diharapkan tahun 2012 anggaran kesehatan bisa mencapai 10 persen dari total belanja APBD. Ini amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan," ujar Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Minggu (29/8).

Ini merupakan upaya meningkatkan kualitas kesehatan di Jabar. Indeks kesehatan terus membaik, yaitu 71,52 poin pada 2009 atau meningkat 0,19 poin dari tahun 2008. Sejumlah langkah strategis yang akan dilakukan adalah pemenuhan penempatan bidan di pedesaan dan dokter puskesmas serta penyediaan 200 puskesmas pelayanan obstetri neonatalogy emergency dasar.

Selain itu, pembiayaan ibu hamil bagi masyarakat miskin, pembangunan gedung rawat inap bagi keluarga miskin di empat wilayah di Jabar, serta rehabilitasi bangunan puskesmas/puskesmas pembantu/rumah sakit.

Menurut Heryawan, seiring dengan itu, pihaknya juga berencana meningkatkan kesejahteraan dokter, bidan, dan paramedis. Upaya lain berupa penyediaan dana promosi perilaku hidup bersih dan sehat secara masal serta revitalisasi posyandu. Adapun untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, RSUD Al-Ihsan terus didorong untuk menjadi RS rujukan daerah provinsi. Ini untuk membantu peran yang saat ini terkonsentrasi pada RS Hasan Sadikin Bandung.

Jabar Ngumbara

Sementara itu, untuk meningkatkan indeks daya beli masyarakat yang naik 0,44 poin, dari 61,66 pada tahun 2008 menjadi 62,10 tahun 2009, Pemprov Jabar terus mendorong kewirausahaan dan kultur masyarakat bekerja, baik untuk bekerja di dalam negeri maupun luar negeri. Hal itu dilakukan melalui program Jabar Ngumbara. Guna mendukung hal tersebut, pada 2011 akan dialokasikan anggaran Rp 200 miliar untuk penciptaan lapangan kerja sektor usaha kecil dan menengah.

"Di samping itu, sebagai dana talangan guna penyediaan pupuk dan pengendalian harga gabah kering giling, akan dialokasikan dana Rp 100 miliar," kata Heryawan.

Dengan berbagai pendekatan yang didukung dengan sinergi seluruh masyarakat Jabar itu, Her-yawan berharap indeks pembangunan manusia Jabar secara bertahap meningkat. Semua itu akan bermuara pada usaha mewujudkan visi pembangunan 2008-2013, yakni menjadikan masyarakat Jabar yang mandiri, dinamis, dan sejahtera. (*/dmu)

Sumber: Kompas